Terkait BPNT, KPM Dapat Konsultasi dan Mengadu ke LBH Pengayom

Temanggung, Media Center - Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Hary Agung Prabowo mengatakan pengarahan ke salah satu e- warung, toko tertentu dan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar merupakan penyimpangan dari petunjuk teknis (juknis).

"Di surat edaran sudah jelas. Juknis tidak diarahkan ke e-warung dan toko tertentu. Di SE yang dibuat tidak ada pengarahan ke salah satu warung," kata Sekda, yang juga ketua tim pengawasan dan koordinasi BPNT tingkat kabupaten, Senin (14/3/2022).

Ia mengatakan, pada rakor terkait BPNT telah ditekankan tidak boleh ada pengarahan ke satu e-warung dan toko tertentu dalam pembelanjaan. Semua diserahkan pada KPM dimana hendak dibelanjakan.  

"Pada prinsipnya, saya selaku tim pengawasan dan koordinasi BPNT sudah sampaikan ke semuanya termasuk ke Camat tidak boleh ada pengarahan," tegasnya. 

Disampaikan sesuai arahan dari pemerintah pusat, dana yang diterima masyarakat untuk bantuan pangan, yakni dipergunakan untuk pemenuhan pangan, yakni karbohidrat, protein dan vitamin.

"Karbohidrat semisal beras, jagung dan ketela. Protein membeli ikan, daging dan telur, sedangkan vitamin untuk buah dan sayur atau susu," jelasnya.

Kepala Kantor Pos Temanggung Arif Maulana mengatakan, penyaluran BPNT bulan Januari - Maret kini dipercayakan pada Kantor Pos. Masing-masing KPM menerima Rp 200 ribu perbulan. 

"Penerimaan Januari, Februari dan Maret dibarengkan, sehingga KPM menerima Rp 600 ribu," katanya. 

Disampaikan pada BPNT tahun 2022 terdapat 81 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

KPM penerima BPNT dapat berkonsultasi dan mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayom Temanggung, apabila merasa dirugikan dalam pemanfaatan dana yang diterima oleh sejumlah oknum.

Kasubid Litbang Pemerintahan Daerah dan Desa LBH Pengayom, Ichsan Rizaldy mengatakan sejumlah warga mengadu atas kerugian yang dialami usai penerimaan dana BPNT dari Kantor Pos pada Februari dan awal Maret.

"Ada sejumlah warga mengadu, intinya mereka merasa dirugikan dan menuntut keadilan," kata Ichsan Rizaldy, Senin (14/3/2022).    

Ia mengatakan, LBH Pengayom tengah menerjunkan tim yang disebar ke berbagai desa dan kelurahan secara acak untuk menyelidiki pemanfaatan BPNT oleh KPM. 

Data sementara, disampaikannya ada pengarahan dalam belanja dana BPNT yang diterima KPM, tidak hanya di wilayah Kecamatan Temanggung, tetapi hampir di semua kecamatan.

Pengarahan pembelanjaan ke sejumlah e-warung dengan nominal berbeda-beda. Mulai Rp 200.000, Rp 300.000, Rp 400.000, bahkan ada yang seluruh yang diterima yakni Rp 600.000 ke salah satu toko atau e-warung. Termasuk pula selisih harga atau lebih mahal dibanding harga pasar.

"Kami juga sedang menelusuri adanya semacam kewajiban BPNT yang diterima untuk dibelanjakan ke e-warung milik Kepala Desa," tandasnya. (MC.TMG/aiz;ekp)