Peringatan Hantaru ke-63, Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju

Temanggung, Media Center - Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Temanggung melaksanakan Apel Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) ke-63 Tahun 2023 dengan tema "Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju" yang bertempat di Halaman Kantor BPN Temanggung, Senin (25/9/2023).

Penjabat Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo berkesempatan menjadi Pembina Upacara dalam kegiatan tersebut dengan diikuti oleh Kepala BPN Kabupaten Temanggung, Retna Kustiyah beserta seluruh jajaran, karyawan, seluruh notaris, PPATK se-Kabupaten Temanggung dan seluruh peserta kegiatan.

Pj. Bupati menyampaikan sambutan Menteri ATR/BPN, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk melakukan kerja spartan, serta membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah. Diharapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar. Selain itu, melalui program PTSL, saat ini telah terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap.

“Dalam menyukseskan program PTSL, saya telah mengajak para Kepala Daerah untuk membantu masyarakat dengan membebaskan BPHTB pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Hingga saat ini, telah terdapat 118 (seratus delapan belas) kabupaten/kota yang membebaskan BPHTB. Terhadap kabupaten/kota yang belum membebaskan BPHTB, saya mendorong pemerintah daerah setempat agar dapat segera dilakukan pembebasan BPHTB, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan tanahnya,” kata Pj. Bupati.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat turut memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dengan duduk bersama dan menampung setiap aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat guna dan memberi manfaat yang konkret bagi masyarakat. Salah satu bentuk implementasi perwujudan partisipasi masyarakat ialah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

“GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendiskusikan hambatan dan tantangan lintas sektor dalam melaksanakan Reforma Agraria agar terdapat pembangunan berkelanjutan dan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir, kawasan hutan, dan tanah-tanah transmigrasi. Melalui wadah GTRA, beberapa konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun di berbagai daerah dapat terselesaikan,” imbuhnya. 

Pj. Bupati berharap, dalam HUT Undang-Undang Pokok Agraria ke-63 tersebut agar dapat segera melaksanakan Reforma Agraria yang  menjadi kebutuhan masyarakat, utamanya di Kabupaten Temanggung.

Untuk itu, Pj. Bupati menambahkan, Pemkab Temanggung akan bersinergi dengan ATR/BPN Kabupaten Temanggung dan seluruh unsur yang terkait guna mempercepat penyelesaian dengan segera, kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hak dan kepasitan hukum bagi masyarakat.

“Sehingga nanti kedepan agar seluruh sertifikat yang ada di Kabupaten Temanggung segera terselesaikan semuanya, masalah-masalah segera diselesaikan semuanya. Oleh karena itu, dengan bersinergi bersama-sama antara Pemkab dan ATR/BPN Temanggung, kami akan atur regulasinya seperti apa dan segera kita selesaikan semua,” pungkasnya. 

Adapun tanah yang sudah tersertifikat di Kabupaten Temanggung, seperti yang dikatakan Retna Kustiyah, telah mencapai 60 persen. Selanjutnya, target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2023 ini mencapai 44.000 berkas yang bersumber dari dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sejumlah 40.000 dan 4.000 dari Rupiah Murni (RM).

“ATR/BPN berkolaborasi dengan berbagai unsur pemerintahan daerah dengan berkoordinasi aktif, sehingga pensertifikatan target PTSL tahun 2023 InsyaAllah tercapai, yang saat ini berkas yang terkumpul itu baru 31.000 berkas. jadi kami masih kurang 13.000 berkas dengan target sampai dengan Desember tahun 2023 mendatang,” jelasnya.

“Kami ada target backlog, PTSL tahun-tahun sebelumnya yang mana dahulu baru dilakukan pengukuran, tetapi belum terbit sertifikat, nah itu sedikit demi sedikit kita selesaikan SHAT-nya, disesuaikan dengan anggaran yang ada,” tambahnya.

Retna kustiyah mengatakan, dari 31.000 berkas yang sudah tersedia tersebut sudah terbit 23.000 sertifikat yang nantinya akan di bagikan secara bertahap dengan harapan, dapat memancing masyarakat yang belum mendaftar PTSL. (MC.TMG/wll;chy;ekp)