DKPPP Jadi Instansi Ketiga yang Canangkan Zona Integritas Tahun Ini

Temanggung, Media Center - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Halaman Kantor DKPPP, Jalan Suyoto, Temanggung, Kamis (18/4/2024). Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dihadiri oleh Pj. Sekda Agus Sujarwo, Inspektur Inspektorat Kristri Widodo, Kepala Dinpermades Umi Lestari N, Kepala Dinkominfo Gotri Wijianto W, serta lebih dari 300 karyawan DKPPP.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Agus Sujarwo mengucapkan selamat kepada seluruh karyawan DKPPP, bahwasanya pada Kamis (18/4/2024), merupakan instansi ketiga, yang telah mencanangkan Zona Integritas pada tahun 2024.

“Nomor satu di DPPPAPPKB, nomor dua Dinas Kominfo dan yang nomor tiga adalah DKPPP,” ungkapnya.

Pj. Sekda mengatakan, bahwa sikap integritas harus tertanam pada diri kita sendiri. Sebagaimana pengertian, bahwa integritas itu adalah kesatuan antara ucapan dan perbuatan. Oleh sebab itu, untuk menjaga nilai-nilai tersebut selalu dilakukan survey penilaian integritas oleh KPK.

Pada tahun 2023, nilai survey penilaian integritas Kabupaten Temanggung mengalami penurunan. Karena penilaian integritas dilakukan secara acak oleh lingkungan internal dan eksternal.

“Bisa dari wartawan, dari pensiunan pegawai, dari advokat, pengusaha dan dari lain sebagainya. Tentu penilaian-penilaian itu menjadi bagian evaluasi kita, apakah kita sudah benar-benar berintegritas atau belum?,” imbuhnya.

Zona Integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan sejak 2010. Pj. Sekda berharap, dengan dicanangkannya Zona Integritas di semua Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung dapat meningkatkan nilai-nilai, seperti pemerintahan bebas KKN sampai dengan pelayanan publik yang optimal.

Atas nama Pemkab Temanggung, Pj. Sekda sangat berharap, agar pencanangan Zona Integritas ini tidak hanya menjadi slogan saja, tetapi menjadi jiwa dan spirit untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

“Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabilitas dengan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan komitmen pelayanan yang lebih baik dan berkualitas,” tandasnya. (MC.TMG/Chy;Ekp)