Pejabat PBJ di Pemkab Temanggung Masih Kurang

Temanggung, Media Center - Bupati Temanggung, HM. Al Khadziq membuka Forum Komunikasi UKPBJ se-eks Karesidenan Kedu dengan penguatan sinergitas dan konsolidasi bagi pengadaan barang dan jasa di Pendopo Pengayoman, Temanggung, Selasa (12/9/2023).

Bupati menyampaikan, bahwa masih adanya kekurangan pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Kabupaten Temanggung. Selain itu, jumlah pejabat OPD yang memiliki sertifikasi PBJ juga masih kurang.

“Padahal ini menjadi salah satu syarat dari KPK untuk monitoring korupsi MCP KPK. Salah satunya jumlah pejabat yang punya sertifikasi PBJ dan pejabat fungsional PBJ harus mencukupi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemkab Temanggung saat ini sedang mengejar ketertinggalannya tersebut dengan cara akan mengikutkan para pegawai untuk mengikuti pelatihan PBJ agar mendapatkan sertifikat dan nanti akan tercukupi jumlahnya.

“Sebab bagi pemerintah kabupaten sangat diperlukan ketercukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi PBJ, maupun pejabat-pejabat fungsional PBJ ini. Kalau di suatu kabupaten tidak tercukupi, bisa jadi pengadaan barang dan jasanya bisa ditangani oleh kabupaten sebelah, karena aturannya kan begitu,” imbuh Bupati.

Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Yasip Khasani menjelaskan, bahwa pengadaan itu adalah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah dalam melakukan fungsinya, itu memerlukan pengadaan. Sehingga layanan kepada masyarakat untuk pendukungnya bisa segera diadakan dan fungsi dari pemerintah bisa dilaksanakan.

“Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus ada orang yang memang memiliki kompetensi di bidang pengadaan. Jadi jangan dibayangkan pengadaan itu hanya tender. Itu mulai dari merencanakan, kemudian nanti memilih penyedianya, melaksanakan pekerjaannya sampai dengan serah terima dan memastikan, bahwa pengadaan itu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap Yosip.

Sampai saat ini, pemenuhan pejabat PBJ rata-rata di eks-Karesidenan Kedu masih sekitar 20% - 30% dari kebutuhan. Hal tersebut, dikarenakan banyak yang kurang tertarik dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu, jangan sampai dengan kekurangan SDM ini dapat menghambat terpenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kerja pemerintah kurang maksimal. (MC.TMG/Chy;Ekp)