Temanggung, Media Center – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung dan Dinkominfo Kabupaten Semarang melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui implementasi aplikasi Desa Cerdas, Selasa, (23/62026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Basecamp Jadikan Satu Temanggung, Perumahan Graha Mas Tegalsari, Campursari, Kecamatan Bulu tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi layanan digital pemerintahan hingga tingkat desa.

Kepala Dinkominfo Kabupaten Temanggung, Gotri Wijianto W, mengatakan kerja sama tersebut didasari oleh kesamaan urusan yang diemban seluruh Perangkat Daerah bidang komunikasi dan informatika.

"Pada prinsipnya, urusan Kominfo di seluruh Indonesia itu sama. Karena urusannya sama, mengapa harus dibuat berbeda? Yang perlu diperkuat adalah integrasi dan sinergitas. Karena itu kerja sama seperti ini menjadi penting untuk dilakukan," kata Gotri.

Menurutnya, kerja sama tersebut bukan semata-mata berbagi aplikasi, melainkan membangun tata kelola pemerintahan digital yang memiliki standar dan arah yang sama. Secara administratif, kolaborasi tersebut juga menjadi dasar legal bagi kedua daerah untuk saling mendukung pengembangan sistem dan layanan digital.

Gotri menjelaskan, terdapat empat urusan utama yang menjadi fokus kinerja tersebut. Pertama, Satu Data Indonesia yang dinilai oleh Kementerian PANRB dan Bappenas. Kedua, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai oleh Kementerian PANRB. Ketiga, Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID yang dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi. Keempat, program Smart City yang dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Empat urusan ini semuanya dinilai. Tetapi masalah utama Kominfo adalah kami tidak mengurusi urusan kami sendiri. Semua urusan itu bergantung pada dukungan dan kolaborasi seluruh Perangkat Daerah, kecamatan, desa, BUMD, rumah sakit, hingga badan publik lainnya," tandasnya.

Berbeda dengan dinas teknis yang memiliki objek layanan spesifik, seperti kemiskinan pada Dinas Sosial, menurut Gotri, Kominfo berfungsi sebagai simpul integrasi yang menghubungkan seluruh elemen pemerintahan melalui data, informasi, dan teknologi digital. Oleh karena itu, sejak 2024, Dinkominfo Temanggung melakukan perombakan besar terhadap tata kelola digital pemerintahan daerah.

"Kami melakukan tata ulang secara total. Pemerintahan yang selama ini berjalan secara manual kami visualisasikan ke dalam sistem digital. Kami bangun data dasar, interoperabilitas data, dan sinergitas antarlembaga dalam satu platform yang terintegrasi," terangnya.

Ia menjelaskan konsep pemerintahan digital tidak semata-mata menghadirkan aplikasi baru, melainkan mentransformasikan proses kerja pemerintahan ke dalam sistem digital yang saling terhubung.

"Karena latar belakang saya ilmu pemerintahan, bukan teknis informatika, maka saya memandang pemerintahan digital adalah tata cara pemerintahan yang selama ini dilakukan secara manual lalu divisualisasikan secara digital. Dari situ kami membangun integrasi layanan," ujarnya.

Kerja sama ini juga menjadi bukti, bahwa transformasi digital pemerintahan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Integrasi data, interoperabilitas sistem, dan kolaborasi lintas daerah menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

“Dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang terhubung, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Wll;Chy;Ekp)