Temanggung, MediaCenter  – Pemerintah Kabupaten Temanggung menegaskan komitmennya untuk mendukung arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027, khususnya melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Agus Setyawan saat Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 yang digelar di Pendopo Pengayoman Temanggung, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan dihadiri pimpinan daerah, DPRD, serta jajaran birokrasi dari Kabupaten Kebumen, Purworejo, Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

Agus mengatakan, sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Sehingga Kabupaten Temanggung terus mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki, mulai dari wisata alam, desa wisata berbasis komunitas, wisata budaya, hingga wisata religi.

Menurut Agus, pengembangan pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Selain itu, manfaat ekonomi yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Salah satu upaya yang terus kami dorong adalah penguatan kawasan strategis pariwisata yang terintegrasi dengan destinasi prioritas, termasuk mendukung rangkaian perayaan Hari Raya Waisak yang telah menjadi agenda nasional, maupun internasional,” ujarnya.

Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, Pemkab Temanggung juga terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah. Langkah ini dilakukan guna memperkuat aksesibilitas menuju destinasi wisata, memperlancar distribusi ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah dalam mendukung pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan.

Pada sambutannya, Agus Setyawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan Forum Wilayah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Menurutnya, forum tersebut memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Melalui forum ini, berbagai program prioritas pembangunan dapat diselaraskan sehingga menghasilkan kebijakan yang terintegrasi dan tepat sasaran bagi masyarakat. Kami berharap forum ini mampu menghadirkan berbagai gagasan dan inspirasi dalam merumuskan arah pembangunan wilayah yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tandas Agus. (Aiz;Wll;Ekp)