Temanggung, MediaCenter – Bupati Agus Setyawan menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mengkaji skema peningkatan alokasi dana kelurahan. Langkah ini diambil setelah Bupati menyerap langsung aspirasi para Ketua RT dan RW se-Kecamatan Temanggung yang mengeluhkan terbatasnya ruang gerak pembangunan di wilayah perkotaan.

"Para Ketua RT dan RW ini kan ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan warga setiap hari. Kami melihat ada kebutuhan untuk menambah alokasi APBD bagi kelurahan. Mohon Pak Sekda dan tim anggaran (TAPD) untuk mulai mengkaji dan menghitung kembali, kalau bisa sudah masuk RKPD 2027, untuk menambah alokasi dana kelurahan," ujar Agus Setyawan dalam acara "Rembugan dan Mirunggan" di Pendopo Pengayoman, Rabu (22/4/2026) malam.

Diperoleh informasi, saat ini total alokasi dana untuk 23 kelurahan di Kabupaten Temanggung sebesar Rp1,6 miliar. Jika dibagi rata, setiap kelurahan mengelola kurang dari Rp100 juta per tahun. Kondisi ini dinilai belum ideal untuk menjawab kebutuhan pembangunan di wilayah perkotaan yang kompleks.

Bupati yang sebelumnya menjabat Kepala Desa selama 16,5 tahun ini menekankan, peningkatan anggaran ini nantinya akan menjadi modal penting bagi kelurahan untuk mengeksekusi program prioritas. Namun, penentuan skala prioritas pembangunan di masing-masing wilayah kelurahan harus dibarengi dengan mekanisme musyawarah warga.

"Insya Allah, semangat kita adalah pemecahan masalah berdasarkan kebutuhan riil. Namun, tentu tidak bisa seketika seperti Bandung Bondowoso. Semua ada tahapannya, kita berikhtiar sedikit demi sedikit dan yang terpenting adalah tetap patuh pada rel aturan yang berlaku," tambahnya.

Dalam pertemuan hingga larut malam itu, sekitar 300 peserta yang terdiri atas Lurah, perangkat kelurahan, serta Ketua RT/RW menyampaikan berbagai aspirasi. Mulai dari carut-marut PKL yang memakan jalur pejalan kaki, penanganan sampah, hingga perbaikan drainase. Tak hanya soal pembangunan fisik, isu sosial seperti penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pun menyeruak.

Menanggapi permintaan warga terkait pemanfaatan aset tanah bengkok untuk pusat kegiatan masyarakat, Bupati yang akrab disapa Agus Gondrong ini meminta para Lurah segera melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia membuka pintu lebar, jika aset tersebut memang lebih bermanfaat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Kalau memang itu lebih bermanfaat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, kenapa tidak? Karena ujungnya juga kembali ke masyarakat," pungkasnya. (Adt;Istw;Ekp)