Temanggung, MediaCenter - Program penghapusan sanksi administratif pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) berlaku dari 1 Agustus - 31 September 2022. Pembayaran setelah program berakhir, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo, Rabu (31/08/2022) dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 Tahun 2022 di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung, yang diikuti oleh para Camat se-Kabupaten Temanggung.

Wabup menyampaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

Selajutnya, kepada para wajib pajak yang belum melakukan pembayaran PBB-P2, Wabup meminta untuk segera dibayarkan dan gunakan kesempatan bebas denda atau sanksi administrasif ini. 

“Jangan sampai menunggu di akhir September, gunakan dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai menunda-nunda dan akhirnya kelupaan. Jangan sampai bulan Oktober, nanti dikenakan denda,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKPAD Tri Winarno melaporkan, bahwa sampai dengan bulan Agustus 2022, realisasi PBB-P2 Kabupaten Temanggung sudah mencapai 80,66 %. 

Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tahun 2022 adalah bulan Juli 2022, akan tetapi selama bulan Agustus sampai dengan akhir September 2022 dilakukan penghapusan sanksi administrasi atau denda bagi wajib pajak yang belum membayar.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi PBB yang dilakukan oleh Tim Monev BPKPAD pada bulan Juni-Agustus 2022, ditemukan masih adanya uang yang ada di pengepul dan belum disetorkan, SPPT belum didistribusikan, petugas desa belum melakukan pemungutan, serta wajib pajak yang sulit ditemui. (MC.TMG/Pd;Ekp;Ysf)