Temanggung, MediaCenter - Menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan hajat demokrasi di lapisan terbawah tersebut.

Hal itu dilakukan untuk memberikan gambaran tentang seluk beluk Pilkades, terutama saat ini masih masa pandemi Covid-19, sehingga ada mekanisme baru yang harus ditaati. 

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati, Heri Ibnu Wibowo, Sekda, Hary Agung Prabowo, Ketua DPRD Yunianto, Dandim Letkol CZi Kurniawan Hartanto, Kapolres AKBP Kurniawan Hartanto, Muspika, Danramil, Kapolsek, Kepala Desa dan lain-lain.  Adapun Pilkades serentak akan digelar di 37 desa di 14 kecamatan pada tahun 2022 ini. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades), Gema Artisti Wahyudi mengatakan, ada 15 hal baru dalam pelaksanaan Pilkades di tahun 2022. Terutama terkait masih masuk masa pandemi Covid-19. Antara lain, pemilih dalam satu lokasi 500, panitia sehat, pengecekkan suhu tubuh, memakai masker, panitia memakai sarung tangan, pengaturan kedatangan, dilarang berdekatan, memakai pelindung wajah, menyediakan hand sanitizer, tidak bersalaman, panitia memakai alat tulis sendiri, menggunakan tinta tetes, wajib mencuci tangan, disediakan tisu, dan memakai bilik khusus. 

"Ini hal-hal baru terkait TPS di pemilihan dalam penyelenggaraan. Teknisnya nanti panitia juga harus bisa mengatur waktu. Ini dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19," ujarnya, dalam pengarahannya di Graha Bhumi Phala, Senin (2/2/2022). 

Kapolres AKBP Burhanuddin menuturkan, siap memback up keamanan Pilkades serentak. Kapolres akan menempatkan 1 TPS 1 anggota dan menerjunkan personil yang dibutuhkan.

Kapolres berpesan kepada panitia Pilkades agar selalu berpegang pada aturan yang telah menjadi pedoman. Dengan Bimtek ini diharapkan semua paham dengan aturan yang berlaku. 

"Kerawanan-kerawanan harus diperhatikan, seperti kecurangan, sengketa, harapan kami jangan sampai ada yang ke ranah pidana, karena akan berdampak pada biaya, maupun situasi kamtibmas di desa bersangkutan. Jangan segan berkonsultasi, silahkan para Danramil dan Kapolsek diajak berembuk bersama jangan ambil keputusan sendiri," katanya. 

Dandim 0706 Letkol CZi Kurniawan Hartanto mengatakan, semua yang disampaikan harus dipahami, maka perencanaan yang sudah matang ini harus diikuti dengan disiplin waktu. Panitia diminta berbuat semaksimal mungkin dan berbuat adil dengan para calon Kades agar semua kondusif. Pihaknya juga siap membantu keamanan, namun demikian harus dikoordinasi lebih lanjut terkait berapa jumlah personil yang dibutuhkan. 

Ketua DPRD Yunianto mengatakan, DPRD Temanggung secara kelembagaan dari persiapan, pencalonan, pemungutan, pelantikan akan melakukan monitoring di 37 desa yang menyelenggarakan Pilkades. Pihaknya akan mensuport agar semua berjalan dengan baik. Pilkades sebenarnya merupakan kegiatan rutin, dan panitia dilihatnya sudah berpengalaman, namun demikian Pilkades 2022 ada sesuatu yang baru terkait pandemi Covid-19. Maka segala petunjuk teknis harus dilaksanakan dan harus selalu berkonsultasi, dan ada hal non teknis yang harus diantisipasi. 

"Petunjuk teknis adalah hal yang utama, jangan sampai dilanggar, karena akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Monggo semua bisa dipelajari kalau tidak paham bisa dikonsultasikan. Kami pun akan melakukan pemantauan," katanya. 

Wabup mengatakan, Pilkades sudah menjadi pengalaman bersama, namun tetap ada sosialisasi jangan sampai kepanitiaan melakukan kesalahan. Lantaran baik dan tidaknya pelaksanaan tergantung kepanitiaan, lalu terkadang ada peraturan yang berubah. Botoh judi harus diwaspadai, karena Pilkades sering dijadikan ajang taruhan. Hal lain yang harus dipahami adalah visi misi Kepala Desa, karena dari pengamatan kadang ada visi misi diabaikan. Maka visi misi bakal calon Kades tidak hanya disampaikan secara lisan, tapi juga ditempelkan di tempat strategis agar semua bisa melihat dan menagih janji kampanye. Panitia diminta pula meneliti keabsahan ijazah para bakal calon, pendataan pemilih juga bisa di kroscek di Dindukcapil, karena data juga sering menjadi persoalan di kemudian hari. 

"Ini dalam rangka menjaga stabilitas keamanan daerah dan di 37 desa. Harapannya tidak ada efek apapun, tidak ada tuntutan hukum untuk keamanan di desa masing-masing. Harus dipahami, dengan 37 Pilkades ini rawan botoh-botoh judi yang akan banyak melakukan perjudian, ini harus diwaspadai, karena bisa menimbulkan efek. Forkompincam harus mulai memetakan potensi dan kawasan rawan, silahkan laporkan kepada kami untuk dijadikan masukan bagi kami untuk persiapan keamanan. Visi misi bakal calon juga jangan hanya diucapkan lisan, tapi harus ditempel di tempat strategis agar diketahui masyarakat," tandasnya. (MC.TMG/ar;ekp)