Temanggung, MediaCenter - Pemerintah Kabupaten Temanggung mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (24/1/2023). 

Turut hadir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ripto Susilo, beserta Kepala Dinkopdag, Entargo Yutri Wardono, Kepala Dishub, Supriyanto, Kepala BPS Temanggung, Haryono, Kepala DKPPP, Joko Budi Nuryanto, Kepala DPUPR, Hendy Wahyu Noerhidayat, dan Kabag Perekonomian Setda, Fita Parma Dewi. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebutkan, angka inflasi nasional year on year (y-o-y) sebesar 5,51%. Meski angka inflasi terkendali, Presiden Jokowi menempatkan isu pengendalian inflasi menjadi isu teratas pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, selasa pekan lalu. 

"Mengulas dari Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia yang terlaksana pada 17 Januari 2023 lalu. Presiden Joko Widodo menyebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi masih cukup baik, yakni di atas 5.72% pada triwulan terakhir. Kemudian dari segi inflasi juga relatif terkendali, yaitu 5.51% pada akhir tahun 2022," ungkapnya. 

Mendagri menekankan kembali mengenai enam upaya konkret Pemda dalam Pengendalian Inflasi Daerah, yakni melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, menggencarkan gerakan menanam, merealisasikan BTT (Belanja Tidak Terduga), serta memberikan dukungan transportasi dari APBD. 

Berdasarkan data pemantauan BPS dari beberapa daerah di Indonesia, per Januari 2023 komoditi penyumbang angka inflasi nasional adalah beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bahan bakar rumah tangga.

"Inflasi pada bulan Januari potensi inflasi umumnya disebabkan adanya pola penurunan produksi awal tahun dan masa tanam pada beberapa komoditas bahan pangan. Yang perlu kita waspadai adalah komoditi pangan pokok, seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta bahan bakar rumah tangga," imbuh Plt. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, M. Habibullah. 

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa juga menyampaikan beberapa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yakni pemantauan penyaluran beras medium SPHP bekerjasama dengan Bulog, mitigasi stabilitasi pasokan dan harga pangan wilayah masing masing, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPN), dan penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

"Kita mendapat banyak apresiasi dari dunia karena pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dan inflasi juga relatif terjaga. Bapak Presiden juga mengucapkan terimakasih atas upaya upaya seluruh Pemerintah Daerah, karena menjaga inflasi tidak bisa dikerjakan oleh Pemerintah Pusat sendiri, terutama peran daerah menjadi sangat penting", pungkas Mendagri Tito Karnavian saat menutup Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023. (MC.TMG/nin;adi;ekp;ysf)