Ket [Foto]: Wakil Bupati Temanggung, Heri Ibnu Wibowo membuka acara Literasi dan Inklusi Keuangan Kepada Perangkat Desa dan Mitra Kerja di Wilayah Kerja PT BPR BKK Temanggung Tahun 2022, yang diadakan di Aula KBIH Babussalam, Komplek Kampus INISNU Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (19/1/2022).
PT BPR BKK Temanggung Adakan Literasi dan Inklusi Keuangan
Temanggung, MediaCenter - Wakil Bupati Temanggung, Heri Ibnu Wibowo membuka acara Literasi dan Inklusi Keuangan Kepada Perangkat Desa dan Mitra Kerja di Wilayah Kerja PT BPR BKK Temanggung Tahun 2022, yang diadakan di Aula KBIH Babussalam, Komplek Kampus INISNU Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (19/1/2022).
Kegiatan dihadiri oleh Direktur Utama PT BPR BKK Temanggung beserta jajarannya, Wakil Bupati Temanggung R Heri Ibnu Wibowo, Inspektur Kabupaten Temanggung, Eko Suprapto, Kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Bagian Perekonomian Setda, Kepala Dinpermades, Camat, Ketua KBIH Babussalam Temanggung dan diikuti oleh peserta yang terdiri dari 162 Kepala Desa dan 162 Bendahara Desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Temanggung serta staf dari BPKPAD Kabupaten Temanggung.
Direktur Utama PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) Eko Puspoko mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait dengan tata kelola keuangan sesuai tugas masing-masing, supaya tidak salah memilih lembaga keuangan untuk menyimpan dana.
“Pemerintah melalui OJK memberikan tugas kepada kami di unsur perbankan untuk senantiasa melakukan sosialisasi, supaya masyarakat tidak salah pilih. Pilihlah lembaga perbankan, karena lembaga perbankan inilah yang diberikan otoritas untuk mengelola keuangan masyarakat secara profesional dan secara rigit,” ujar Eko.
Dalam sambutannya, Wabup mengimbau kepada seluruh peserta agar berhati-hati terhadap pinjaman ilegal yang menawarkan pinjaman dana dalam waktu cepat, tetapi setelah terikat akan merugikan konsumen.
“Saat ini banyak lembaga keuangan yang memberikan tawaran-tawaran kepada masyarakat yang dengan tawaran yang luar biasa, diantaranya melalui pinjaman online. Dengan syarat yang begitu mudah, akan tetapi setelah terikat dalam pinjaman online akan ditagih terus-menerus kalau tidak bisa ditagih secara psikis akan ditekan,” ujar Wabup.
“Pinjaman online ini adalah pinjaman yang ilegal, pemerintah menghapus beberapa pinjaman online, ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya,” sambungnya.
Wabup mengatakan, selain pinjaman online, beberapa waktu terakhir juga ditemukan lembaga keuangan di Temanggung yang merugikan nasabahnya.
“Oleh karena itu PT BPR BKK memberikan pelayanan kepada kita semua dalam rangka untuk melindungi masyarakat di Kabupaten Temanggung dari hal semacam itu,” ujar Wabup.
Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Wabup menyampaikan kepada para peserta, dalam menyimpan materi yang dimiliki oleh masyarakat agar jangan hanya tergiur dengan iming-iming, dengan bunga deposito yang cukup tinggi, sehingga nanti pada akhirnya masyarakat nasabah yang akan dirugikan.
“Silahkan menabung dan mencari kredit dari bank yang milik pemerintah daerah, karena juga memberikan kontribusi kepada kita semuanya, dari hasil labanya yang sebagian diserahkan kembali ke pemerintah daerah dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” tandasnya. (MC TMG/Sv;Ekp)
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook