Temanggung, Media Center - Peran masyarakat dalam aspek pengawasan menjadi salah satu pertimbangan kesuksesan suatu penyelenggaraan Pemilu. Sehingga nilai demokrasi terjaga dan Pemilu benar-benar menghasilkan sosok yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi kesuksesan Pemilu tidak hanya diukur dari besarnya partisipasi masyarakat menyalurkan hak suara," kata Ketua Bawaslu Temanggung, Erwin Nurachmani Prabawanti, Jumat (26/11/2021).

Erwin menyampaikan hal tersebut saat ditemui pada sosialisasi pengawasan partisipatif yang digelar Bawaslu Provinsi Jateng dan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Peserta acara tersebut adalah organisasi kepemudaan dan Ormas-ormas di Kabupaten Temanggung.

Dikatakan Erwin, Bawaslu menganggap partisipasi publik sebagai nyawa dalam proses pengawasan. Maka itu dengan melibatkan banyak orang, mencegah potensi pelanggaran akan semakin maksimal.

"Bawaslu tidak pernah berhenti bekerja sama dengan semua pihak, untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu," kata Erwin disela-sela acara.

Ia menyampaikan, pengawasan partisipatif Pemilu yang dilibatkan Bawaslu di Temanggung antara lain mulai mahasiswa, lembaga pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepemudaan serta komunitas.

Erwin mengatakan, kerap kali Bawaslu menemukan adanya beberapa pelanggaran. Pelanggaran ini diantaranya persoalan politik uang, politik transaksional, ujaran kebencian dan hoak.

Untuk penanganan dan pencegahan, tidak hanya dengan pendekatan formal legalistik. Melainkan juga pendekatan kultural, sehingga bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dibutuhkan.
 
Ia meminta pada semua pihak, baik Organisasi Masyarakat (Ormas) hingga media massa untuk dapat terus bersama-sama membantu meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. 

Pada Pemilu 2024 tersebut, tahapan yang akan berjalan mulai pada 2022. 

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kartini Tjandra Lestari mengatakan, tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemiluan dan demokrasi.

Selain itu, mengoptimalkan peran serta masyarakat sebagai pengawas Pemilu dan mendorong masyarakat untuk peduli terhadap Pemilu dan demokrasi.

"Sosialisasi ini juga bertujuan untuk membangun sinergi antara Bawaslu dan unsur masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," katanya. 

Pemateri, Yami Blumut mengatakan, Pemilu rawan terjadi pelanggaran, sehingga diperlukan pengawasan dari semua pihak. Untuk mengawasi harus paham regulasi yang berjalan. 

"Pengawasan dari masyarakat tidak harus paham secara detail aturan, tetapi setidaknya mendeteksi atau kecurigaan. Pengawas dari Bawaslu yang akan menindak lanjuti," kata mantan Komisioner KPU Temanggung ini. (MC.TMG/ai;ekp)