Temanggung, MediaCenter - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai memiliki nilai yang sangat strategis bagi arah kebijakan dan masa depan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Pasalnya, Sensus Ekonomi 2026 kini juga menyertakan pendataan menyeluruh pada sektor ekonomi pertanian yang menjadi salah satu pilar utama daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Agus Setyawan dalam acara Pencanangan dan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Jenar, Kantor Bupati Temanggung, Senin (15/6/2026).

"Berbeda dengan sensus terakhir kali, tahun 2016 silam, pada tahun 2026 ini cakupannya menjadi lebih luas, karena juga menyertakan bidang pertanian. Oleh karena itu, kita semua berharap, sinergi dari seluruh elemen masyarakat dapat terwujud agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan mencerminkan potensi riil daerah," jelas Agus Setyawan.

Bupati juga mengimbau warga agar tidak perlu ragu memberikan data yang jujur dan valid. Ia memastikan, bahwa seluruh petugas resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Temanggung akan dilengkapi dengan atribut identitas yang sangat jelas.

Di sisi lain, ia meminta para petugas sensus untuk "kulo nuwun dulu" kepada para camat dan kepala desa setempat sebelum turun ke lapangan. Langkah ini dinilai penting agar sosialisasi berjalan masif dan tidak menimbulkan ketakutan atau kecurigaan di tengah masyarakat.

"Kepada para petugas (sensus), harapannya mencari responden yang kredibel, jujur, mencari data sebaik-baiknya, turun langsung, sehingga nanti output-nya memang betul-betul bisa mendapatkan data-data yang akurat. Karena data-data ini pastinya akan kita gunakan sebagai salah satu instrumen perencanaan pembangunan ke depan, dan sebagai alat untuk mengevaluasi pembangunan yang sudah kita jalankan selama ini," ujar Agus Setyawan.

Hal senada juga disampaikan Kepala BPS Kabupaten Temanggung, Henri Wagiyanto. Demi menjangkau seluruh potensi ekonomi secara valid, BPS Kabupaten Temanggung menerjunkan total 925 petugas, yang terdiri dari 814 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 111 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).

"Pengerahan ratusan petugas ini bertujuan agar seluruh aktivitas usaha masyarakat, mulai dari skala mikro hingga besar, dapat terdata secara detail tanpa ada yang terlewat," kata Henri. (Adt;Istw;Ekp)