Temanggung, MediaCenter – Senin (7/5), tim penilai bhakti sosial Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Bhayangkara yang terdiri dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama dengan Polda Jateng, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), Bidang Kedokteran Kesehatan (Biddokkes) Polda Jateng, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) dan pengurus Bhayangkari daerah melaksanakan penilaian yang bertempat di Mapolsek Jumo Kabupaten Temanggung.

Dalam penilaian ada beberapa indikator yang dinilai diantaranya koordinasi dengan instansi terkait, ketersediaan alat kontrasepsi, keberadaan kampung KB, tes IVA, pencapaian alat kontrasepsi pada saat kegiatan dan inovasi lain yang ada di daerah tersebut. Secara umum menurut Dwi Ratnawati Kasubbid Permadit Polda Jateng, pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Temanggung ini cukup bagus, walaupun masih ada beberapa hal yang masih kurang, akan tetapi masih dapat diperbaiki. “ Disini sudah cukup bagus, semua unsur muspida semua datang muspika juga datang, anggaran juga sudah memakai APBD “ ungkap Dwi Ratnawati.

Dalam tahun ini ada 6 Polres yang menjadi sasaran penilaian, Kabupaten Temanggung adalah lokasi ke 4 yang sebelumnya sudah dilakukan penilaian di Kudus, Boyolali dan Demak, selanjutnya akan dilanjutkan penilaian ke Banyumas dan Pekalongan.

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB di daerah masing-masing, juga untuk membangun kerjasama antar instansi terkait pelayanan program KB.

Kegiatan ini juga ditujukan kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya mengontrol jumlah anak pada setiap keluarga dan pentingnya pengetahuan tentang penanganan kasus stunting dan mengurangi kasus stunting yang saat ini banyak masyarakat belum tahu bahwa stunting diakibatkan karena reproduksi wanita yang belum siap yang menyebabkan bayi menjadi kerdil, hal ini juga akan terjadi pada usia lansia, sehingga anak yang mempunyai anggota keluarga yang sudah lansia diharapkan ikut mendorong agar mau mengikuti progam KB.

“Semoga kedepan masyarakat sudah bisa mengontrol sendiri tentang kelahiran jumlah anak tanpa harus menggunakan KB “ tegas Andi Setiawan selaku Kepala Bidang Advokasi KIE DP3AKP Provinsi Jawa Tengah. (MC TMG/Penulis, Foto: Aji Editor:Ekape )