Temanggung, MediaCenter - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022 di Aula Progo Bappeda Temanggung, Kamis (25/8/2022).

Kepala Bappeda Dwi Sukarmei mengatakan, Pemkab Temanggung telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Sesuai target RPJMD 2018-2023, di tahun 2022 angka kemiskinan ditargetkan maksimal 10%, bahkan di bawah 10%.

“Harapan kami, rapat hari ini menyatakan bahwa kita berkomitmen bersama-sama untuk memerangi kemiskinan dalam rangka bisa mencapai target,” ungkapnya.

Adapun berbagai langkah percepatan yang dilakukan antara lain dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan bantuan langsung dan Bansos. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan pelatihan ketrampilan kewirausahaan, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Bupati Temanggung HM Al Khadziq menyampaikan, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan bersama-sama oleh semua perangkat daerah dan semua stakeholder, baik perusahaan swasta, lembaga-lembaga zakat, organisasi kemasyarakatan, desa dan semua pihak dengan target pengurangan angka kemiskinan.

Bupati mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas semangat untuk menanggulangi kemiskinan dengan menghasilkan data-data yang relatif baik. Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung berada di rangking 13, artinya menengah lebih baik, dan di Karesidenan Kedu tingkat kemiskinan terbaik kedua setelah Kota Magelang. 

“Ini merupakan hasil dari semua pihak, dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dan seluruh masyarakat, sehingga target-target pengentasan kemiskinan dari RPJMD relatif bisa tercapai. Di tahun 2020 target 11,6% bisa kita capai 9,96%, tahun 2021 target 10,36% bisa tercapai 10,17% dan di tahun 2022 kita akan menargetkan 10%, harapannya 9%, saya optimis kebersamaan kita semua bisa mencapai 9%,” imbuhnya.

“Saya mohon betul kepada TKPKD untuk bisa dikoordinasikan, diharmonisasi, disinkronisasi berbagai program, baik yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta sampai lembaga-lembaga non pemerintah yang lain untuk betul-betul disinergikan, dikompakkan semuanya agar menuju ke titik yang sama, arah yang sama,” tandasnya. 

Rapat koordinasi juga dihadiri Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung Matoha, Kepala BPS Kabupaten Temanggung, Perwakilan badan/lembaga non pemerintah, Baznas, LazisNu, LazisMu, Lazis Jateng, Rumah Zakat, kalangan akademisi, forum komunikasi BUMD, perbankan, forum Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perusahaan (PJSLP), RSK Ngesti Waluyo, RS PKU Muhammadiyah, para camat se-Kabupaten Temanggung, paguyuban kepala desa dan pendamping desa. (MC.TMG/Sv;Ekp;Ysf)