Temanggung, Media Center - Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung mengadakan rapat koordinasi mengenai perizinan berusaha berbasis resiko untuk mendorong potensi investasi kewilayahan di Kabupaten Temanggung, Kamis (28/10/2021).

Rapat koordinasi yang digelar di Daun Mas Resto tersebut dibuka oleh Bupati Temanggung HM Al Khadziq dihadapan tamu undangan dari 20 kecamatan se-Kabupaten Temanggung, baik Camat maupun pejabat terkait.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa hingga saat ini di Kabupaten Temanggung masih terdapat potential lost dibidang pendapatan daerah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Tim KPK waktu rapat koordinasi dengan seluruh pejabat OPD, salah satu yang disorot adalah potensial kehilangan pendapatan daerah yang cukup besar.

Dengan begitu, Pemkab Temanggung harus mengambil langkah serius untuk menutup potensi-potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bupati mengibaratkan dengan baliho-baliho ilegal yang tersebar di Temanggung. Banyak oknum yang melakukan hal tersebut dan itu sangat berpotensi untuk Pemkab Temanggung dalam kehilangan pendapatannya.

Selain itu juga terdapat rumah makan maupun cafe yang enggan untuk melaporkan pajaknya.

“Kledung park itu membayar retribusi tidak? Pajak hotel restoran bayar tidak? Toko-toko di sepanjang jalan itu ber-IMB atau tidak? Ini yang tahu Camat,” ungkap Bupati. 

Bupati mengajak kepada semua instansi, baik kecamatan maupun OPD lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bupati juga berpesan apabila kewalahan dapat meminta bantuan ke Satpol PP, DPM, BPKPAD dan instansi terkait yang menangani sektor tersebut. 

“Saya mengajak sebagai seorang pemimpin, pengelola wilayah di kecamatan, hal ini mohon betul-betul diperhatikan. Kalau ini tidak diperhatikan, Temanggung tidak akan berubah. Sebagai aparatur daerah dituntut betul-betul untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah,” tandasnya. (MC.TMG/cy;ekp).