Temanggung, Media Center - Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Penanaman Modal (DPM) menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Perizinan Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Aula Pendopo Jambu Klutuk Parakan, Selasa (16/3/2021). Rakor ini dilaksanakan guna mewujudkan sinergitas dan komitmen bersama dalam pelayanan perizinan di Temanggung.

Bupati Temanggung, M. Al Khadziq membuka secara resmi Rakor tersebut. Menurutnya, Rakor diadakan dalam rangka mengakomodir pelayanan perizinan yang lebih transparan, akuntabel, berbasis sistem informasi serta menyatukan langkah dan persepsi seluruh pihak dan stakeholder terkait guna peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik.

"Ini penting untuk penyebarluasan informasi kepada publik sebagai penerima layanan dan sekaligus untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus perizinan berusaha, yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Bupati.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Tujuannya menyederhanakan proses pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien dan tepat waktu.

Selanjutnya, penyederhanaan pelayanan publik ini akan memberikan motivasi dan keyakinan yang besar bagi pengusaha maupun investor untuk menanamkan dan mengembangkan investasi di daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, Eko Suprapto mengatakan rakor ini digelar untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam membantu memberikan pelayanan perizinan.

"Kita berharap ada pemahaman bersama yang dapat meningkatkan sinergitas bersama antar instansi teknis. Sehingga dapat membantu pelayanan perizinan di Kabupaten Temanggung. Tentunya kedepannya investasi di Kabupaten Temanggung juga semakin meningkat dan pendapatan PAD pun meningkat," katanya.

Eko Suprapto menyebutkan, selama ini sinergitas antara DPM dan intansi teknis sudah berjalan baik. Kendati demikian, harus ada peningkatan pelayanan perizinan yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik

"Kita sangat berharap kerjasama dapat ditingkatkan lagi. Makanya peserta yang kita undang ada dari pihak perbankan, bea cukai, dan anggota Satgas percepatan pelaksanaan berusaha. Sehingga ada informasi yang bisa diperoleh terhadap pelayanan masyarakat," pungkasnya. (MC TMG/Firman; Ekape)