Temanggung, MediaCenter-Sebanyak 24  warga Desa Krawitan, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung mengembalikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)  terdampak Covid-19 ke Kantor Desa Krawitan, Selasa (19/5).
Hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa dibantu oleh Ketua RT dan RW melalui musyawarah desa, disepakati sejumlah 94 warga Desa Krawitan yang terdaftar mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan mendatang dari BLT DD.
Untuk warga yang mendapatkan bantuan terdampak Covid-19 ini, dilihat dari pendapatan atau usaha sehari-hari, sebelum dan dengan adanya Pandemik Covid-19. Usaha mereka mengalami penurunan drastis atau bahkan nol persen pendapatan. Dengan kondisi seperti inilah, kriteria penerima bantuan terdampak diluar dari bantuan-bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah.
Untuk bantuan tahap pertama Bulan Mei, diserahkan pada hari Sabtu, 16 Mei 2020. Selain bantuan uang tunai juga ada bantuan Sembako dan bantuan lainnya.
Dalam kenyataannya, penyaluran bantuan tidak berjalan semestinya, karena dari 94 orang yang terdaftar mendapatkan BLT DD ada warga yang secara sukarela mengundurkan diri dari daftar sebagai penerima bantuan. Sebanyak 24 warga penerima secara tegas dan sukarela menolak dan mengembalikannya. Alasannya karena masih banyak yang lebih membutuhkan dan mereka yakin bahwa tiga bulan kedepan masih mampu dan sanggup bertahan dari Pandemi Covid-19 ini.
Soekeri (60 Th) menuturkan meski usaha jasa yang digelutinya benar-benar mengalami penurunan drastis dan hanya mencapai 0.5% pendapatan saat ini, akan tetapi dia yakin masih mampu memenuhi kebutuhan tiga bulan kedepan. 
"Saat ini saya benar-benar merasakan apa yang dinamakan pagebluk (pandemi), semua dibatasi, semua diatur itu hanya demi keselamatan kita, bukan sebagai pembatasan yang tidak ada maksudnya, untuk bantuan yang saya kembalikan itu saya dengan sadar dan iklas bahwa masih ada yang lain yang lebih membutuhkannya daripada saya dan keluarga saya, itu saya ungkapkan kepada Pak Kades supaya digunakan atau disalurkan kepada yang lebih membutuhkannya", ungkap Soekeri yang merupakan warga asli Dusun Sobahan, Kecamatan Ngadirejo yang sudah menetap di Desa Krawitan hampir 30 tahun lamanya.
Tidak hanya Soekeri saja yang menolak, Murdi (68 Th) malah menolak dari awal mendapatkan bantuan BLT DD, karena dalam kesehariannya sebagai petani, walaupun harga sayuran menurun drastis, bukan berarti harus diberi bantuan, masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan.   
"Kenapa saya menolak bantuan dari desa, bukan berarti saya sombong, tetapi kalau saya terima, hal ini bertentangan dengan hati nurani saya, masih ada yang lebih membutuhkan daripada saya, saya sangat takut dengan yang namanya doa, kata orang perkataan adalah doa, kalau saya menerima bantuan ini berarti saya mendoakan diri saya sendiri tidak mampu, itulah kenapa saya menolaknya karena bertentangan dengan hati nurani intinya", kata Murdi sambil berkaca-kaca menahan haru.
Dari yang diusulkan mendapatkan BLT DD sejumlah 92 warga, kemudian yang menolak terdapat 24 warga, sehingga menjadi 68 warga yang menerima BLT DD. Mereka adalah warga terdampak yang belum mendapatkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Ada surat pernyataan bahwa mereka tidak atau belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.
Sudmoko selaku Kepala Desa Krawitan sangat mengapresiasi dan salut kepada beberapa warganya yang menolak BLT DD, 
"Apresiasi yang luar biasa kepada warga saya yang memiliki jiwa satrio, ketika mereka bisa tidak dibantu mereka menyatakan tidak perlu dibantu, meskipun dari pemerintah desa melakukan penjaringan kepada masyarakat yang terdampak Korona, terdapat 94 orang terdata, dan 24 orang menolak untuk menerimanya", terang Sudmoko.
Jiwa satria seperti mereka yang dengan tegas menolak diharapkan menjadi contoh bagi warga yang sekiranya tidak layak mendapatkan bantuan, karena bantuan akan dirasa tepat sasaran kalau diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. 
"Menerima bantuan atau menolak itu tergantung dari pribadi masing-masing yang berani mengakui layak atau tidaknya menerima bantuan tersebut", tambah Sadmoko. (MC.TMG/Cuplis;Ekape)