Sinergikan Prioritas Program Hasil Musrenbang RKPD, Bappeda Adakan FPD Tahun 2024

Temanggung, MediaCenter - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah (FPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024, di Aula Progo Bappeda Temanggung, Rabu (8/3/2023).

FPD Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua Komisi DPRD Kabupaten Temanggung, Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD), Kepala Perangkat Daerah, Perwakilan dari instansi vertikal, diantaranya BPS dan BKPH Perhutani, delegasi kecamatan, serta perwakilan forum dan lembaga terkait.

Dwi Sukarmei, Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung menyampaikan, FPD 2024 dilaksanakan dengan tujuan diantaranya untuk menyepakati isu strategis dan permasalahan pembangunan, mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Rancangan Renja Perangkat Daerah, menyusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, serta mempertajam target kinerja sasaran, program kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

FPD Tahun 2024 dengan tema “Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik” tersebut akan difokuskan di bidang kesehatan, pendidikan,sosial, infrastruktur, perumahan maupun pemukiman, dalam rangka percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selain itu juga pemulihan ekonomi melalui investasi, dan pengembangan pariwisata dan kebudayaaan berwawasan lingkungan, serta pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

“FPD 2024 dimulai dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, forum khusus, serta forum internal Perangkat Daerah yang merupakan suatu sistem perencanaan dari bawah ke atas, untuk menjaring usulan kegiatan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan Perangkat Daerah,” kata Kepala Bappeda.

Dwi berharap melalui kegiatan tersebut antar Perangkat Daerah bisa saling berkoordinasi, sehingga usulan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun Perangkat Daerah semuanya bisa terakomodir. (MC TMG/sv;ekp;ysf)