Iklan Layanan Masyarakat

Penyandang Disabilitas Butuh Alat Peringatan Dini Bencana Khusus
Umum Sosial Kebudayaan Dan Pariwisata Pendidikan Ekonomi INSANIF PUSKOMKREF Sistem Informasi Desa (SID) PPID STATISTIK INFORMATIKA KOMUNIKASI KOMINFO Agenda OPD SEPUTAR TEMANGGUNG BERITA NASIONAL hoax terkini


admin 13 Mar 2020 23
Blog single photo


Temanggung-MediaCenter. Kaum disabilitas, terutama yang tinggal didaerah rawan bencana dipandang perlu alat pendeteksi dini bencana atau Early Warning System (EWS) khusus yang bersifat inklusif. Tujuannya untuk memudahkan disabilitas menangkap sinyal adanya bencana.
Ketua Unit Layanan Inklusif Disabilitas (LIdi) BPBD Provinsi Jawa Tengah Edi Supriyanto menyampaikam hal itu usai menghadiri pembentukan unit Layanan Inklusi Disabilitas (LIdi) Penanggulangan Bencana di Temanggung, Kamis (12/3/2020).
"EWS yang inklusif diperlukan untuk memberitahu penyandang disabilitas terkait adanya bencana. Ini Pekerjaan Rumah (PR) nasional kita," ujar Edi.
Ia menyontohkan, sewaktu terjadi bencana banjir di Jakarta menggunakan bunyi sirine sebagai peringatan dini bencana. Bunyi ini tidak bisa didengar semua disabilitas tuna rungu. Juga dengan sinyal berupa tulisan juga tidak bisa dibaca disabilitas netra.
"Perlu ada modifikasi-modifikasi EWS yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang disabilitas mengerti pertanda bencana," katanya.
Masalah lain bagi penyandang disabilitas adalah aksesibilitas di pengungsian yang masih jarang ditemui. Misalnya toilet yang bisa diakses bagi pengguna kursi roda dengan toilet portable. Selama ini jika terjadi bencana, penyandang disabilitas biasanya pergi ke rumah saudaranya, sehingga tidak terdata sebagai orang yang terpapar bencana.
Kami berupaya menyosialisasikan penanggulangan bencana inklusi kepada BPBD dan juga pada penyandang disabilitas agar bisa evakuasi mandiri, juga bisa memberikan bantuan pada temannya,"ujar dia.
Sejauh ini, lanjutnya, BPBD Provinsi Jateng telah menfasilitasi dan mendorong BPBD kabupaten/kota untuk membentuk unit layanan disabilitas, karena ini adalah mandat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Partisipasi Dalam Perlindungan Disabilitas. (MC.TMG/Tosiani;Ekape)

Recent Comments

Tinggalkan Komentar

Top